by

Guru P3K Bekasi Ngadu ke DPRD Jabar Agar Guru Diperhatika Nasibnya

Polaberita.com /BEKASI-Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi menerima audensi dari para guru P3K atas gagasan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim untuk membuat marketplace sebagai talent pool tenaga guru dinilai tidak pantas. Salah seorang guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Kota Bekasi, Maryani, menilai gagasan Nadiem dinilai merendahkan martabat guru. Ujarnya

Penggunaan istilah marketplace sepertinya memang tidak pantas,” kata Maryani saat dihubungi , Jumat (16/9-2023).

Menurut dia, menteri yang memiliki latar belakang pengusaha maka orientasinya akan ke bisnis untuk mendapatkan untung.

Maryani menilai rencana Nadiem ini seolah menganggap guru sebagai barang jualan. “Begitulah ketika seorang pengusaha dijadikan menteri pendidikan,” katanya.

Maryani menuturkan, sudah sejak awal pengangkatan Nadiem sebagai menteri bermasalah. Sebab, menurut Maryani, permasalahan ini karena Nadiem tidak memiliki latar belakang sebagai pendidik.

Menteri Nadiem Gagas Marketplace, Pendapat Guru PPPK: Tidak Pantas.

Penggunaan kata marketplace mendegradasi guru menjadi sekadar barang jualan.

Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi menanggapi guru P3K Bekasi dan akan mengirimkan surat ke pusat dengan tujuan ke Dirjen Mendikbudristek RI.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, menyadari pentingnya generasi muda menguasai kemampuan nonteknis. Jelasnya

Kemendikbudristek
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, menyadari pentingnya generasi muda menguasai kemampuan nonteknis
Nadiem Rencanakan Marketplace Guru, Legislator: Selesaikan Dulu Persoalan PPPK Daerah
Menurut dia, menteri yang memiliki latar belakang pengusaha maka orientasinya akan ke bisnis untuk mendapatkan untung. Maryani menilai rencana Nadiem ini seolah menganggap guru sebagai barang jualan.

Maryani menuturkan, sudah sejak awal pengangkatan Nadiem sebagai menteri bermasalah. Sebab, menurut Maryani, permasalahan ini karena Nadiem tidak memiliki latar belakang sebagai pendidik.

“Memang sebenarnya sudah menempatkan orang yang kurang tepat sehingga pandangan, pemikiran, dan persepsinya pun berbeda,” ujarnya.

Maryani mengatakan, ketika marketplace ditempatkan kepada dunia pendidikan, seperti ada transaksi di dalamnya. Rencana Nadiem mencoreng dunia pendidikan di Indonesia. “Padahal, dunia pendidikan bukanlah dunia usaha sehingga memang tidak pantas penggunaan kata tersebut,” pungkasnya.