polaberita.com / BANDUNG JABAR – Ketua PD X GM FKPPI Jawa Barat, Agus Windu Hanggono,ST kepada wartawan, Rabu (28/03) menyatakan bahwa regulasi ini tetap sejalan dengan semangat reformasi dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Menurut Ketua Agus Windu Hanggono.ST, yang didampingi oleh Wakil Sekretaris Faisal Moh.Nugraha, Waka 2 Dadang Asmuransyah, Bendahara Euis Rini Sangid.SH, Wkil Ketua Pertahanan dan Keamanan Asep Yamin Manulang, Wkil Ketua Lingkungan Hidup Vanda Handoko, ditemui disela-sela kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Pembahasan Konsolidasi Pengurus Cabang 27 Kabupaten/Kota GM FKPPI Jawa Barat, tepatnya Sekretariat PD X GM FKPPI Jawa Barat Jl. Aceh No.89, menyampaikan bahwa TNI merupakan bagian dari pemerintah yang bertugas melindungi masyarakat.
Oleh karena itu, pihaknya yakin bahwa regulasi yang telah disahkan tidak akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat.
Tokoh Masyarakat Jawa Barat ini juga memastikan bahwa perubahan UU TNI ini tidak serta merta mengembalikan pemerintahan ke era Orde Baru.
Sebaliknya, regulasi tersebut memperjelas batasan dan peran TNI dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam operasi militer selain perang yang ditujukan untuk kepentingan nasional.
Agus Windu Hanggono ST, yang sering disapa kang windu, menegaskan bahwa perubahan UU TNI tetap berlandaskan pada prinsip reformasi.
Kang windu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memahami isi dari UU yang telah disahkan agar tidak terjadi disinformasi yang dapat memunculkan isu yang tidak berdasar, seperti wacana kembalinya dwifungsi TNI.
Sementata itu, Ketua Umum GM FKPPI, Dwi Rianta Surbakti, juga menambahkan bahwa kekhawatiran sebagian pihak terkait kemungkinan kembalinya dwifungsi TNI dalam revisi UU tersebut adalah tidak beralasan.
Ketua Umum GM FKPPI menjelaskan bahwa ketentuan yang memungkinkan TNI aktif mengisi beberapa jabatan sipil bukanlah bentuk dwifungsi, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan dalam situasi tertentu.
Dwi Rianta juga menegaskan bahwa mereka yang pernah mengalami masa dwifungsi ABRI dapat memastikan bahwa konsep dalam UU yang baru ini berbeda dan lebih terarah.
Dengan adanya penegasan ini, GM FKPPI berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak berdasar dan tetap mendukung langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pertahanan nasional demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. (ds)*
