Polaberita.com / JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pemerintah daerah segera membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jokowi menyebut bahwa belanja APBD masih belum besar karena dana tersebut tidak dibelanjakan melainkan diparkir di bank pembangunan daerah (BPD).
“Ini penyebab mengerem laju pertumbuhan ekonomi ya di sini. Hati-hati, akhir Maret saya lihat di perbankan daerah ada Rp182 triliun. Tidak semakin turun, semakin naik. Naik 11,2 persen. Artinya tidak segera dibelanjakan, gimana pertumbuhan ekonomi daerah mau naik kalau uangnya disimpan di bank?,” ucapnya, saat memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, dikutip
Jokowi mengatakan bahwa angka belanja yang tertinggi di tingkat pemerintah daerah (pemda) baru terjadi untuk belanja pegawai. Namun, itu pun baru sekitar 63 persen. Sedangkan belanja modal per Maret baru sebesar 5,3 persen. Padahal, kata dia, perputaran uang di sebuah daerah itu sangat menentukan pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, kata Jokowi, dirinya telah menginstruksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengingatkan seluruh kepala daerah agar secepatnya membelanjakan APBD baik belanja pegawai maupun belanja modal.
“Ini disegerakan sehingga terjadi peredaran uang di daerah. Hati-hati, Rp182 triliun ini uang yang sangat gede sekali. Ini kalau segera dibelanjakan, uang akan berputar di masyarakat akan pengaruhi pertumbuhan ekonomi yang tidak kecil,” tuturnya.
Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa program perlindungan sosial menjadi penting untuk segera disalurkan. Termasuk Bantuan langsung tunai (BLT) dana desa yang diberikan oleh pemerintah daerah.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan kondisi dan situasi perekonomian nasional saat ini mulai menuju pada posisi normal. Pemulihan ekonomi, kata Jokowi, juga sejalan dengan penurunan laju penularan COVID-19 dan berkurangnya angka kasus positif harian yang sudah terjadi dalam dua bulan terakhir di Tanah Air.
“Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menyebut fenomena parkir dana Pemerintah Daerah di bank, seperti yang disoroti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sudah lama terjadi.
“Diparkirnya dana pemda di bank merupakan fenomena lama yang belum juga ada solusinya,” ujar Piter kepada Tempo
Ia meminta pemerintah melakukan kajian mendalam mengenai fenomena Pemda yang memilih memarkir dananya di bank. Sehingga ada kebijakan yang bisa mengatasi permasalahan yang merugikan perekonomian tersebut. “Pemerintah pusat tidak hanya sekadar mengeluh tetapi juga bisa mengambil kebijakan yang tepat,” kata Piter.
